Legalisasi (Legalisir) Salinan Putusan Pengadilan Pajak

Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2017 tentang Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali, bahwa selain untuk kepentingan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pada pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak tidak menerbitkan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Pajak yang telah ditandasahkan (dilegalisir). Oleh karena itu, untuk keperluan lain selain hal tersebut, Pengadilan Pajak tidak dapat melakukan legalisasi Salinan Putusan.

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2017 tentang Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali (http://www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan/Details/24)




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.