Pemohon Banding/Gugatan Belum menerima Salinan Putusan/Hasil Putusan Banding/Gugatan Pengadilan Pajak dalam Waktu Lebih dari 30 Hari Setelah Sidang Ucap

Jika pemohon Banding/Gugatan belum menerima salinan putusan Banding/Gugatan dalam waktu lebih dari 30 hari setelah sidang ucap (pembacaan putusan) dilaksanakan, pemohon dapat melakukan langkah-langkah berikut.
1. Melakukan pengecekan di laman web
www.setpp.kemenkeu.go.id pada menu Daftar Putusan Kembali Pos. Hal ini untuk memeriksa kemungkinan salinan putusan tersebut mengalami retur/kembali pos ke Pengadilan Pajak sehingga tidak sampai ke pemohon.
2. Jika pada
pengecekan menu Daftar Putusan yang Kembali Pos ditemukan nama pemohon Banding/Gugatan, maka selanjutnya pemohon Banding/Gugatan diarahkan untuk membuat Permohonan Pengiriman Kembali Salinan Putusan yang format dan ketentuannya diatur pada Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali yang Kembali Pos, yang dapat diakses pada tautan http://www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan/Details/33 atau http://haipedia.kemenkeu.go.id/search/konten/10210-prosedur-permintaan-salinan-putusan-pengadilan-pajak-jika-kembali-posretur

Catatan:
Jika tidak terdapat pada Daftar Putusan Kembali Pos, Agen L1 mencatat nama perusahaan/Wajib Pajak dan nomor sengketa (12 digit) lalu meneruskan pertanyaan kepada Agen L2 Sekretariat Pengadilan Pajak untuk dilakukan pengecekan pada sistem internal Sekretariat Pengadilan Pajak.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.