Ketentuan Mengenai Pendamping Wajib Pajak Pemohon Banding/Gugatan Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ketika Bersidang

Ketentuan mengenai pendamping Wajib Pajak Pemohon Banding/Gugatan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ketika bersidang, yaitu sebagai berikut.

1. Jika yang dimaksud "Pendamping" merupakan kuasa hukum, maka
kuasa hukum wajib memiliki Izin Kuasa Hukum dari Pengadilan Pajak. Persyaratan pengajuan sebagai pendamping selaku kuasa hukum antara lain berupa fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama 2 tahun terakhir. Informasi mengenai kuasa hukum selengkapnya dapat dilihat pada http://www.setpp.kemenkeu.go.id/kuasahukum/Details/1

2. Jika yang dimaksud "Pendamping" merupakan perwakilan/pegawai perusahaan, maka perwakilan/pegawai perusahaan tersebut selain menunjukkan surat kuasa dari direktur perusahaan, juga harus memiliki bukti lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan pegawai di perusahaan dimaksud. Bukti yang biasanya diminta Majelis, yaitu Bukti Potong 1721 A1. Jika tidak memiliki bukti potong tersebut, maka perwakilan/pegawai perusahaan dapat menunjukkan bukti lain ketika bersidang. Namun demikian, penentuan diterima atau tidaknya bukti tersebut menjadi kewenangan Majelis yang menjalankan persidangan.

Catatan:
Istilah "Pendamping" tidak lazim dijumpai pada Pengadilan Pajak.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.