Peran Menteri Keuangan Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Penempatan Dana Pada Bank Umum Mitra Sesuai Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Sesuai ketentuan dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 43/2020),  Menteri Keuangan dan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan Penempatan Dana pada Bank Umum Mitra, melakukan hal-hal sebagai berikut:
  1. berkoordinasi untuk melakukan pertukaran data dan informasi untuk Penempatan Dana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi (PEN); dan 
  2. OJK sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Mitra untuk memastikan dana yang ditempatkan oleh Pemerintah digunakan oleh Bank Umum Mitra untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka Program PEN.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.