Ketentuan yang berlaku untuk penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean

Ketentuan yang berlaku atas penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sebagai berikut: (yang tercantum pada Pasal 8 ayat (2))

1.       diberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);

2.       melampirkan data rekapitulasi nilai ekspor pada tahun sebelumnya;

3.       Perusahaan KITE Pembebasan dan Perusahaan KITE IKM wajib:

a.       membayar Bea Masuk berdasarkan:

1)      nilai pabean, klasifikasi dan tarif yang berlaku pada saat barang dan/ atau bahan diimpor; dan

2)      dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk barang dan/atau bahan lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk untuk hasil produksi, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk yaitu pembebanan tarif Bea Masuk hasil produksi yang berlaku pada saat penjualan hasil produksi kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean;

b.      melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak dipungut dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor; dan

c.       memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada saat penyerahan barang kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

4.       Penjualan hasil produksi yang berasal dari bahan baku yang dikenakan Bea Masuk Tambahan kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari kewajiban untuk membayar Bea Masuk Tambahan




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.