Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan dalam PMK 29/2020

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 tidak berlaku bagi pelayanan administrasi perpajakan, sebagai berikut:

  1. jatuh tempo penyelesaian, atau ketentuan perpanjangan atau permohonan kembali telah diatur dalarn undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan pemerintah; atau
  2. penerbitan produk hukum atas permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan telah dapat dilakukan secara daring melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.