Pembayaran Tagihan PBB Rumah Dinas

 Untuk pembayaran PBB Rumah Dinas yang tidak ditetapkan penghuninya dengan Surat Penetapan, dapat dibebakan kepada APBN menggunakan akun 521111 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Dalam hal rumah dinas tersebut ditinggali oleh pegawai atas dasar Surat Penetapan, PBB dibebakan kepada pegawai yang bersangkutan.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.