Tata cara pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

Tata cara pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, sebagai berikut:

1.     Wajib Pajak menyampaikan laporan biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak.

2.     Dalam hal sistem daring belum tersedia, Wajib Pajak dapat menyampaikan Laporan secara luring kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3.     Laporan sesuai dengan contoh format laporan biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP 29/2020.

4.     Laporan disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan.

5.     Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan melewati jangka waktu, tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 % tidak dapat dibebankan oleh Wajib Pajak sebagai pengurang penghasilan neto




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.