Syarat dan prosedur pengajuan permohonan/perpanjangan Izin Kuasa Hukum (IKH)

Ketentuan-ketentuan terkait Izin Kuasa Hukum (IKH) termasuk syarat permohonan/perpanjangan IKH diatur di dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. Rincian ketentuan dapat dilihat pada tautan http://www.setpp.kemenkeu.go.id/kuasahukum/Details/1

Prosedur pengajuan permohonan/perpanjangan IKH, yaitu dengan menyampaikan berkas persyaratan permohonan/perpanjangan tersebut melalui pos/ekspedisi tercatat atau diantar ke Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk No.7 Gambir Jakarta Pusat 10120. 

Jika memerlukan bantuan petugas Pengadilan Pajak untuk memeriksa kelengkapan persyaratan, berkas dapat diantar ke loket Pengadilan Pajak. Namun, selama masa pandemi, sebelum mengantar berkas ke loket, permohon harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran antrean melalui 
e-mail. Langkah-langkah pendaftaran dapat dilihat pada tautan http://www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman/Details/1237
(dikirim dengan format 
e-mail yang sama persis dengan lampiran yang telah disediakan dalam waktu 2 hari kerja sebelum rencana kedatangan).




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.