Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara

Pertanyaan :

Sebagaimana telah dilaksanakan ujian sertifikasi bendahara periode I dan II tahun 2018, terdapat peserta yang telah memiliki sertifikat BPPK maupun Non BPPK. Selain itu pula terdapat peserta dengan status calon bendahara namun tidak dipanggil untuk mengikuti ujian.

1. Sampai sejauh manakah proses konversi/pengakuan sertifikat BPPK/Non BPPK tersebut?

2. Lalu apa saja langkah yang bisa kami lakukan sebagai UPS atas proses konversi sertifikat tsb? Apakah tetap menunggu saja karena kami kebingungan ketika menjawab pertanyaan satker.

3. Untuk peserta berstatus calon bendahara, apakah bisa ikut ujian atau memang harus berstatus bendahara dahulu dengan keputusan kepala satker?

4. Terdapat kesalahan input data pada peserta dalam aplikasi simserba untuk periode II yang lalu. Apakah bisa melakukan perubahan dan mengikutkan peserta tsb pada periode III?

Jawaban :


  1. Untuk proses pengakuan sertifikat diklat bendahara dilakukan di Unit Penyelenggara (DSP). Untuk pengumumannya juga menjadi satu dengan pengumuman hasil ujian sertifikasi.
  2. Untuk kewenangan proses sertifikasi yang melalui proses pengakuan sertifikat bendahara, KPPN dapat melakukan monitoring melalui menu bendahara submenu monitoring. menu ini digunakan oleh KPPN untuk melakukan monitoring sejauh mana proses pendaftaran sampai penerbitan nomor BNT oleh DSP.
  3. Untuk peserta yang berstatus calon, dapat didaftarkan pada KPPN akan tetapi tidak dapat mengikuti ujian. Apabila calon bendahara tersebut memiliki sertifikat diklat, maka calon bendahara tersebut ditetapkan mengikuti mekanisme konversi.
  4. Untuk detailnya dapat disampaikan NIP peserta ybs kepada kami.






Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.