Pembayaran Honor Pejabat Perbendaharaan yang Belum Bekerja Satu Bulan Penuh

Pada prinsipnya ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN berpedoman pada PMK 190/PMK.05/2012.
Seseorang bisa dibayarkan honor operasional kegiatan Satuan Kerja selaku Pejabat Perbendaharaan Misalnya KPA, PPK, PPSPM atau Bendahara Pengeluaran harus diawali dengan pembuatan komitmen. Dalam hal ini komitmen tersebut dalam bentuk penetapan Keputusan (SK). SK terkait pengangkatan dan penunjukan seseorang tersebut sebagai KPA, PPK, PPSPM atau Bendahara Pengeluaran. Atas dasar SK tersebut maka selanjutnya dapat dibayarkan honor operasional  tersebut.

Pembayaran honor operasional Satuan kerja sesuai dengan PMK tentang Standar Biaya Masukan (SBM) seyogyanya bersifat bulanan dan dapat dilakukan setelah melakukan prestasi/pekerjaan selama satu bulan penuh (dari tgl 1 s.d. 31 bulan berkenaan) sehingga apabila ada pergantian pejabat di pertengahan waktu bulan berkenaan maka kedua-duanya tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi prestasi satu bulan penuh (dari tgl 1 s.d. 31).

Pembayaran honornya kepada pejabat pengganti akan dapat dibayarkan setelah Pejabat tersebut melaksanakan prestasi pekerjaannya dimulai dari tanggal 1 s.d. 31 bulan berikutnya dan pembayaran honornya akan dilakukan di dua bulan berikutnya setelah selesai melaksanakan prestasi pekerjaannya sebulan penuh.


Editor: HAI-Pedia




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.