Tata cara submit berkas ketika pandemi

Tata cara penyampaikan berkas kepada Sekretariat Pengadilan Pajak sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2021 tentang Prosedur Pemberian Layanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Sekretariat Pengadilan Pajak pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut. 1. Berkas yang disampaikan melalui TPT dengan terlebih dahulu didaftarkan melalui antrean online, yaitu memilih loket sebagai berikut: a. Loket A = Permohonan Banding dan Gugatan; b. Loket B = Permohonan Izin Kuasa Hukum dan Surat Keterangan Sengketa Pajak (kadang disebut juga Surat Keterangan Bebas Perkara); dan atau c. Loket C = Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan Kontra Memori Peninjauan Kembali (KMPK). Ketentuan pendaftaran antrean online dapat diakses melalui tautan http://www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman/Details/1237 2. Berkas yang wajib disampaikan melalui pos/ekspedisi tercatat ke alamat Pengadilan Pajak, Jl. Hayam Wuruk No.7 Gambir Jakarta Pusat 10120, yaitu administrasi banding/gugatan selain permohonan (Surat Bantahan, Surat Uraian Banding, Permohonan Perubahan Alamat, Surat Pernyataan Pencabutan, data tambahan, dll). 3. Berkas Izin Kuasa Hukum (IKH)/Surat Keterangan Sengketa Pajak (SKSP)/Banding/Gugatan dapat disampaikan oleh kurir melalui loket layanan Pengadilan Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. kurir merupakan kurir perusahaan dan bukan kurir pihak ketiga seperti Gosend/GrabSend/dll; b. kurir yang mengantar tidak perlu dibuatkan surat kuasa; dan c. pemohon tetap harus mendaftar antrean online sesuai dengan ketentuan pada tautan http://www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman/Details/1237. 4. Khusus PK, petugas/pegawai/kurir yang mengantarkan berkas PK wajib membawa Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan Pemohon PK. Catatan: Berkas permohonan sebagaimana disebut pada angka 1 kecuali berkas PK dan KMPK dapat dikirimkan melalui pos/ekspedisi tercatat, apabila pemohon berhalangan menyampaikan melalaui TPT.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.