Pemeteraian Kemudian

Sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pemeteraian Kemudian, Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri. Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk: 

a.) Dokumen tertentu yang bersifat perdata. 

b.) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

untuk lebih jelas terkait detail dokumen dimaksud di atas dapat dibaca pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.