Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Mohon bantuan/informasi untuk peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-10/PB/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.


Jawaban

Dalam hal peraturan yang Bapak cari terkait dengan pencatatan dan pelaporan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), Bapak dapat berpedoman pada ketentuan terbaru, yaitu PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, khususnya pada Bab IX.

PMK dimaksud dapat diunduh dari situs Ditjen Kekayaan Negara dengan alamat https://www.djkn.kemenkeu.go.id


Demikian informasi ini kami sampaikan semoga dapat membantu. Terimakasih.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.