Denda keterlambatan dan denda hasil perhitungan BPK

Satker akan melakukan pembayaran pekerjaan kontraktual dengan kontrak tahun 2017 yang dilanjutkan dengan PMK 243 selesai 19 Februari 2018 dan terdapat denda keterlambatan 50 hari dan denda kelebihan pembayaran hasil audit dr BPK (terlampir) dengan pemotongan di SPM pembayaran. Pertanyaan kami:
1. akun apa yang digunakan untuk pemotongan denda kelebihan pembayaran di SPM tsb?
2. Untuk pemotongan denda hasil perhitungan dari BPK, apakah dicantumkan dalam kolom potongan SPM atau langsung mengurangi dari nilai kontrak yang akan dibayarkan, sehingga jumlah kotor dalam SPM adalah sisa nilai kontrak - perhitungan dari BPK.
3. Jika menggunakan metode nilai kontrak - perhitungan dari BPK, bagaimana dengan bukti pemotongan terkait perhitungan dari BPK ?


Jawaban

Dapat kami sampaikan bahwa :

  1. Untuk pembayaran keterlambatan pekerjaan dapat menggunakan akun 425811 (Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah)
  2. Apabila yang dimaksud bahwa kelebihan pembayaran hasil audit dari BPK dengan pemotongan di SPM adalah temuan adanya nilai mark up yang tidak setara dengan nilai aset yang diperoleh maka karena pengembaliannya dilakukan pada tahun 2018 dapat menggunakan akun pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42591x)




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.