Hibah tanah dari Pemda setempat untuk pembangunan gedung kantor

Dalam hal Satker mendapatkan hibah berupa tanah untuk pembangunan gedung dari Pemerintah Daerah setempat, maka hal-hal sebagai berikut harus diperhatikan:

  1. Dalam hal biaya pengurusan sertifikat tanah dilaksanakan secara swakelola, dapat menggunakan akun 531114 (Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah).
  2. Pengajuan pertanggungjawaban biaya sertifikat tanah di KPPN agar berpedoman pada PMK-190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
  3. Pencatatan harga perolehan tanah untuk dimasukkan sebagai aset BMN dilakukan dengan mekanisme bahwa tanah dimaksud diakui pertama kali pada saat perolehan, dalam hal diperoleh dari hibah maka nilai yang dicatat berdasarkan dokumen serah terima hibah tanah.
  4. Untuk pencatatan di aplikasi SIMAK BMN, perolehan hibah tanah direkam melalui menu "Perolehan BMN" --> "Hibah (masuk)", selanjutnya biaya sertifikat tanah direkam melalui menu "Pengembangan Langsung".





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.