Pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan dari pemerintah kabupaten atau kota yang menyatakan telah menetap sekurang-kurangnya selama 20 tahun di Provinsi Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur

Pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan dari pemerintah kabupaten atau kota yang menyatakan telah menetap sekurang-kurangnya selama 20 tahun di Provinsi Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur, yaitu pemerintah kabupaten/kota mulai dari Bupati sampai dengan Kepala Desa/Lurah.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.