Persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akibat pandemi COVID-19

Persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akibat pandemi COVID-19, yaitu sebagai berikut.


1.    Penerima Beasiswa wajib melengkapi seluruh isian pada Formulir Perpanjangan Masa Studi dari LPDP yang dapat diunduh pada tautan berikut.

a.   Untuk penerima beasiswa dalam negeri.

b.   Untuk penerima beasiswa luar negeri.

2.    Formulir tersebut merupakan pengganti dari beberapa dokumen sebagai berikut.

  •            Surat permohonan perpanjangan masa studi.
  • .          Surat keterangan durasi studi terbaru dari perguruan tinggi tujuan studi atau supervisor.
  •       Surat rekomendasi perpanjangan masa studi dari perguruan tinggi tujuan studi atau supervisor.


3.    Penerima Beasiswa wajib melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut.


a.    Transkrip nilai terbaru (opsional untuk penerima beasiswa Doktoral).


b.    Dokumen yang berisi informasi atau ketentuan dari perguruan tinggi tujuan studi bahwa perkuliahan atau penelitian tidak dapat dilaksanakan sementara waktu dan tidak dapat diganti dengan metode perkuliahan atau penelitian alternatif sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19.


c.    Timeline/study plan yang menjelaskan capaian studi dari awal studi hingga saat ini dan timeline/study plan yang menjelaskan capaian studi yang akan dilaksanakan selama periode perpanjangan masa studi. Format timeline/study plan dapat diunduh pada tautan berikut.


1)    Program magister

2)    Program doktoral

3)    Petunjuk pengisian Study Plan dapat diunduh pada tautan


4.    Hasil pemeriksaan kesehatan apabila Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan akibat COVID-19 yang membutuhkan perawatan/pengobatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menghambat studi.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.