Retur Karena Salah Memilih Bank

Pertanyaan :

1. Satker kami mendapatkan retur atas transaksi dengan no rekening 88xxx890xxxx pada bank BCA untuk pembayaran belanja barang sebesar Rp. Y sehingga KPPN memilih paygroup RR SPAN BRI.

2. Kemudian satker mengirimkan surat ralat/perbaikan rekening yang semula dari bank BCA ke bank mandiri dengan nomor rekening yang sama disertai dengan perubahan data supplier

3. Namun satker mendapatkan retur kembali untuk transaksi tersebut dengan nomor rekening dan jumlah yang sama.

4. Satker menjelaskan bahwa nomor dan nama rekening sudah benar dan bank juga benar. Penjelasan dari PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo adalah bahwa virtual account tidak bisa menerima dari bank lain sehingga pihak ketiga harus memiliki rekening biasa.

Apakah jawaban dari bank mandiri tsb bisa digunakan sebagai solusi? Apakah bisa uang yang ada di RR SPAN BRI dipindahkan ke RR SPAN MANDIRI.

Jawaban :

Dengan ini kami informasikan bahwa :

1. Proses pemilihan kelompok bayar yang dilakukan oleh KPPN sudah benar. Karena satker salah dalam melakukan pemilihan bank pembayar, menyebabkan user mengelompokkan pembayaran tersebut ke BRI ( sesuai dengan Kep-54/PB/2014). 

2. Virtual account adalah produk internal dari bank. Jadi penjelasan dari pihak bank sudah sesuai.

3. Terkait masalah retur, proses pemindahan saldo akan melibatkan proses akuntansi yang rumit karena terkait dengan penyajian laporan utang pihak ketiga. 

Disarankan agar berkoordinasi dengan satker terkait untuk penyelesaian masalah retur tersebut sesuai hasil koordinasi dengan pihak bank Mandiri.





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.