Uang Harian Perjalanan Luar Negeri

PERTANYAAN :

Terkait PMK 227/PMK.05/2016 mohon penjelesan atas kasus berikut :

  1. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 1 (satu) hari saja tanpa menginap (pergi pagi pulang sore/malam), berapa persen uang harian yang harus diberikan?
  2. Apabila pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di luar kota yang berjarak tempuh 5-6 jam selama 3 hari dimana hari pertama berangkat pagi kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sampai malam, hari kedua kegiatan dari pagi sampai malam, dan pada hari ketiga masih ada kegiatan akan tetapi hanya 3-4 jam kemudian dilanjut kembali ke tempat kedudukan. Berapa persen uang harian yang harus dibayarkan mengingat hari ketiga tidak menginap dihotel.

JAWABAN :

  1. Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya membutuhkan 1 (satu) hari tanpa menginap, maka Perjalanan Dinas tersebut dianggapsebagai waktu pelaksanaan tugas sehingga dapat diberikan 100% uang harian tanpa mempertimbangkan menginap atau tidak.
  2. Dalam Surat Tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus secara tegas dicantumkan waktu perjalanan dan waktu pelaksanaan tugas. Waktu perjalanan adalah waktu yang diperlukan untuk pergi-pulang meliputi :
    • Waktu yang digunakan oleh moda transportasi
    • waktu transit dan/atau
    • waktu tempuh dari bandara/stasiun/terminal bus ke tempat tujuan di luar negeri atau tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri atau tempat kedudukan di luar negeri.

Dari ilustrasi diatas pada hari ketiga kembali ketempat kedudukan sebelum batas waktu chek out hotel, sehingga pada dasarnya pada hari itu tidak memerlukan tambahan biaya untuk penginapan, makan dan transport lokal sehingga tidak tepat jika pada hari ke-3 (tiga) diberikan uang harian 100% dan lebih tepat diberikan uang harian sebagai waktu perjalanan yaitu maksimum 40%.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.