Jangka waktu pemrosesan Peninjauan Kembali di Pengadilan Pajak

Jangka waktu proses penyelesaian Peninjauan Kembali dapat dibagi menjadi tiga tahap:
Tahapan di Pengadilan Pajak kurang lebih 3 bulan, meliputi:
- pemberitahuan memori Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali (14 hari - Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2018 juncto Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor 3 Tahun 2018)
- penyampaian kontra memori Peninjauan Kembali oleh pihak lawan/termohon Peninjauan Kembali (30 hari - Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang 14/1985 juncto Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor 3 Tahun 2018)
- pemberitahuan kontra memori Peninjauan Kembali kepada pemohon Peninjauan Kembali (14 hari - Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2018 juncto Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor 3 Tahun 2018)
- pembundelan dan pengiriman bundel ke Mahkamah Agung (30 hari - Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2018)

Tahapan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung kurang lebih 1 bulan sampai dengan 6 bulan (Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 2002) tergantung Putusan Pengadilan sebelumnya (Pengadilan Pajak ) apakah mengambil putusan melalui acara cepat atau acara biasa

Tahapan pengiriman Putusan Peninjauan Kembali
- Mahkamah Agung mengirimkan putusan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2018)
- Pengadilan Pajak mengirimkan putusan Peninjauan Kembali kepada para pihak dalam jangka waktu 30 hari (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2018 juncto Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor 4 Tahun 2017)





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.