Ketentuan penandatangan pada Akta Peninjauan Kembali

Ketentuan penandatangan pada Akta Peninjauan Kembali (PK) yaitu:
a. dapat ditandatangani oleh 1 orang atau lebih.
b. penandatangan merupakan pengurus perusahaan yang namanya tercantum dalam akta perusahaan, atau pegawai/kuasa hukum/advokat yang diberi kuasa oleh direktur




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.