Dasar hukum biaya perkara Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500.000

Dasar hukum pembayaran biaya perkara terdapat pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 14/1985 j.o. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2018. Mengenai nominal sebesar Rp2.500.000,- diatur di Keputusan Ketua MA Nomor KMA/79/SK/IX/2002




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.