Format Surat Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Format Surat Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak diatur secara khusus. Namun, permohonan Peninjauan Kembali harus memenuhi beberapa hal yaitu: a. diajukan secara tertulis oleh Pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk, dan ditandatangani di atas meterai; b. menyebutkan alasan pengajuan seperti yang telah diatur pada Pasal 91 Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dapat dilihat pada tautan berikut http://www.setpp.kemenkeu.go.id/peraturan/Details/4; c. harus dilampiri bukti dari alasan yang disebutkan pada poin b; dan d. dibuat 2 rangkap asli semua (khusus untuk berkas lampirannya cukup 1 rangkap saja dan lampiran tidak perlu dimeteraikan kemudian). Ukuran kertas, ukuran huruf, jenis huruf, penggunaan stempel perusahaan, dan kop surat tidak diatur secara khusus, sehingga diserahkan kepada kebijakan masing-masing Pemohon. Penulisan tanggal surat dapat menggunakan pena. Untuk kelengkapan berkas seperti lembar ceklis, akta Peninjauan Kembali, dan tata cara pembayaran biaya perkara dapat diunduh pada tautan bit.ly/PKpajak (copy link lalu paste pada kolom alamat browser dan tekan enter).





Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.