Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali

Pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali tidak dibenarkan dan jelas dilarang. Hal ini mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali"; demikian juga menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2018 j.o. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 "permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 kali". 




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.