Ketentuan pengajuan Peninjauan Kembali jika terdapat informasi pihak lawan mengajukan revisi Putusan Pengadilan Pajak

Mohon pastikan apakah revisi putusan pengadilan pajak sudah ada produk hukumnya. Jika belum (Majelis Hakim belum melakukan sidang pengucapan revisi putusan), maka pengajuan Peninjauan Kembali (PK) diajukan atas putusan terakhir yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan pertama yang diterbitkan atas perkara tersebut.

Dalam hal di kemudian hari terdapat revisi putusan Pengadilan Pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dapat menyusulkan keterangan tambahan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak sehubungan dengan terbitnya revisi putusan Pengadilan Pajak.




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.