Syarat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Syarat pengajuan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali j.o. KEP-01/PP/2020 tentang Syarat-syarat Kelengkapan Administrasi permohonan Peninjauan Kembali, yang dapat dilihat pada tautan berikut http://www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman/Details/1202

Untuk kelengkapan berkas seperti ceklis, akta Peninjauan Kembali, pengajuan kontra memori Peninjauan Kembali, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, gambaran proses PK secara ringkas, ketentuan terkait Peninjauan Kembali, dan tata cara pembayaran biaya perkara dapat diunduh dari laman google drive berikut: bit.ly/PKpajak (cukup copy lalu paste pada kolom alamat browser dan tekan enter)




Bagikan artikel ini:



Disclaimer

Pengetahuan yang tercantum di HAIPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan peraturan dan/atau kebijakan terbaru di lingkungan Kementerian Keuangan.